Grundelan bailout bank Century

Showing posts with label kejahatan perbankan. Show all posts
Showing posts with label kejahatan perbankan. Show all posts

Monday, January 25, 2010

Dongeng "bank fraud" dan auditing

Selain kasus bank Century, kasus pembobolan ATM juga banyak diberitakan akhir2 ini (sebetulnya sudah lama terjadi, tapi tidak terlalu ditanggapi bank). Modus pembobolan macam2: ada nasabah yang ditipu, dipandu dan disuruh transfer uang; ada yang memanfaatkan kebingungan nasabah karena kartu ATM macet. Yang barusan terjadi dan sekarang sedang diinvestigasi memanfaatkan skimmer, kamera dan manipulasi electronic data capture saat orang bertransaksi pake kartu. Konon kerugian sudah mencapai 17 miliar, terjadi di beberapa propinsi, dan rupanya ada orang bank yang terlibat. http://z.about.com/d/politicalhumor/1/0/W/J/2/treasury-atm-tmdho080919.jpg(Saya sebetulnya heran dengan perbankan Indonesia yang sangat obral dalam membagikan kartu ATM tanpa kasi notification atau warning cara menggunakan yang benar. Di negara2 yang lebih maju, pembagian kartu debet atau kredit selalu disertai buklet petunjuk cara pakai, terms and conditions, sekaligus warning mengenai fraud yang sering terjadi. Misalnya email palsu atau hoax. Makanya bank2 di negara2 itu selalu mengingatkan, kartu debet atau kartu kredit harus diperlakukan seperti cash. Jangan sembarangan bawa, atau diserahkan orang tanpa kita bisa lihat itu kartu diapain...Disini semuanya serba gampang, kasi-kasi-kasi, tapi orang gak dikasi tau resiko2nya...Living dangerously ala Indonesia??).

Sebenarnya kalau lihat arsip2 berita lima-enam tahun lalu, tipe kejahatan perbankan yang juga banyak terjadi di Indonesia adalah manipulasi Letter of Credit, penggelapan dana nasabah oleh teller atau oleh pimpinan kantor cabang, kredit fiktif, pembobolan safety deposit box. Fraud semacam ini merugikan nasabah, merugikan bank dari sisi finansial dan reputasi. "Praktek perbankan yang tidak sehat", juga termasuk fraud. Jenis "bank fraud" ini, menurut saya, lebih berbahaya karena nasabah yang tidak tahu banknya bobrok bisa terus2an menabung, sampai akhirnya bank dilikuidasi dan uang tidak diganti 100%. Beda dengan pembobolan ATM. Nasabah yang dananya masih aman (=mungkin belum dapat giliran dibobol), bisa bikin strategi: entah dengan memindah tabungannya ke bank lain, tidak simpan uang terlalu banyak di satu rekening, atau tidak bawa2 kartu ATM yang bersaldo banyak. Selain itu, pihak bank biasanya juga sibuk menerangkan dan menenangkan nasabah apalagi kalau kejadian pembobolan sudah masal seperti sekarang ini. Biasanya, pihak bank tempel warning di mesin2 ATM.

Praktek perbankan yang tidak sehat, sebaliknya, tidak akan membuat bankir bikin pers conference dan menerangkan apa yang terjadi. Mana ada bankir terang2an bilang ke publik: "oh di bank kami, kredit banyak disalurkan ke grup bisnis anu (atau ke grup bisnis sendiri) dan jarang kami tagih. Nominal kredit juga jauh lebih tinggi dari seharusnya...Aturan2 BI kami akalin dengan cara manipulasi laporan keuangan. Nggak ketahuan kok..." Padahal nasabah yang "diuntungkan" dengan praktek semacam itu mungkin cuma segelintir, dan yang potensi dirugikan (=dirampok duitnya) banyak. Selain itu, tidak akan pernah ada bank yang tempel stiker di pintu kantor mereka "kami punya banyak kredit macet"-misalnya; atau bagi2 leaflet ke nasabahnya dengan tulisan "kami bolak balik melanggar aturan BI".

Bandingkan juga dengan peristiwa pembobolan safety deposit box. Nasabah yang kaget bukan kepalang mengetahui safety depositnya kosong, lapor ke bank, lapor ke polisi. Investigasi dilakukan. Pihak bank juga ikut menginvestigasi. Tapi kalau ada praktek perbankan yang tidak sehat, nasabah yang khawatir dirugikan, dan taruhlah curiga dengan apa yang terjadi di bank, tidak bisa segera lapor polisi (apalagi mengadu ke pihak manajemen bank). Kalau berani lapor jangan2 malah kena tuduhan "pencemaran nama baik" karena tidak bisa kasi bukti "konkrit" praktek perbankan yang tidak sehat. Fraud dalam artian "praktek perbankan yang tidak sehat" ini yang akan saya dongengkan.

Sebetulnya, siapa yang seharusnya paling tau kalau ada praktek perbankan tidak sehat? Ya...selain fraudster (pelaku), mereka yang melakukan audit atas laporan bank seharusnya tau. Akunting atau profesi akuntan, sejarahnya dikasi tanggungjawab mendeteksi fraud. Dalam perkembangannya, karena lobi2, tarik menarik kepentingan, "deteksi fraud" tidak lagi jadi tujuan utama audit. Belakangan ini setelah banyak skandal perusahaan, fraud kembali jadi perhatian akuntan/auditor (setidaknya di Amerika). Tapi di Indonesia, bank2 diaudit banyak pihak...yang mana yang seharusnya tanggungjawab?
Ada yang bilang, "pemenuhan hak sama dengan lahirnya tanggungjawab". Kalau ada yang punya hak paling banyak dalam mengaudit bank, ya itulah yang paling bertanggungjawab. Di Indonesia, setidaknya ada tiga pihak yang melakukan audit umum (=bukan karena pajak, bukan diaudit karena "milik negara") : internal auditor bank, Bank Indonesia selaku pengawas, dan akuntan publik (eksternal auditor). Walaupun sama2 melakukan general audit, tujuannya beda2. Akuntan publik, setau saya, mengaudit untuk mengkonfirmasi bahwa laporan keuangan bank sudah disajikan sesuai standar akuntansi Indonesia yang berlaku (dalam hal ini standar akuntansi perbankan). Internal auditor mengaudit pengendalian intern bank dan kasi laporan ke Komite Audit, Komisaris, Direktur Utama atau Direktur Kepatuhan. Pemeriksa Bank Indonesia mengaudit untuk mencocokan apakah laporan bank ke BI selama ini sesuai dengan kenyataan; dan apakah bank dalam praktek tidak melakukan pelanggaran2 ketentuan BI.

Kalau ada bank fraud (= praktek perbankan yang tidak sehat), yang mestinya paling tau, menurut saya, adalah internal auditor dan pemeriksa BI. Akuntan publik (eksternal auditor) bukannya tidak bisa mendeteksi fraud. Bisa saja...tapi menemukan fraud (nampaknya) bukan (atau belum??) jadi tujuan utama audit umum di Indonesia (denger2 sih pernah ada workshop deteksi fraud atau deteksi manipulasi laporan keuangan...saya ndak tau apa ada follow upnya dalam bentuk aturan atau standar audit).
Akuntan publik biasanya dapat assignment dari pemegang saham atau Dewan Komisaris atau Direksi (=pihak bank), baru bisa audit. Inisiatif meriksa ada di pihak bank; bahkan bank juga bisa milih2 kantor akuntan...mau yang galak apa yang penuh pengertian...

Internal auditor bank ada diposisi yang lebih menguntungkan karena ada di dalam bank; teorinya, lebih tau persoalan bank. Tapi, internal auditor bisa berfungsi dengan baik, bisa juga tidak berfungsi sama sekali. Dalam kasus LC fiktif BNI tahun 2006, staf internal auditor malah ditahan polisi karena dicurigai ikut membobol bank. Bayangkan juga internal auditor Bank Century (sebelum diambilalih)....jelas akan lapor "baik2, tidak nemu apa2". Kenapa bisa gitu? Tidak hanya karena internal auditor digaji sama yang punya bank. Efektifitas internal auditor juga ditentukan oleh kualitas tata kelola bank atau bahasa sononya "corporate governance". Kalau bank punya corporate governance yang baik, walaupun digaji yang punya bank, internal auditor bisa meminimalkan terjadinya fraud.

Kalau eksternal auditor punya kendala, internal auditor bisa "dibungkam" pemilik bank, harapan deteksi bank fraud ada di BI. Pemeriksa BI mengaudit untuk cek apakah yang dilakukan bankir sesuai dengan peraturan. BI bikin peraturan, tujuan utama supaya dana nasabah aman; orang mau nabung dan uang di investasikan bank ke proyek2 yang (idealnya) punya kontribusi ke pertumbuhan ekonomi. Karena peranan perbankan dalam perekonomian Indonesia masih dominan, makanya bank didorong melakukan bisnis tanpa mengabaikan prinsip kehati2an. Fungsinya sebagai pengawas bank inilah yang membuat (=memberi hak) BI bisa datang ke bank kapan saja asal ada surat tugas. Dengan kata lain, inisiatif audit ada di pihak BI; BI tidak perlu tanya ke bank "sudah siap diaudit belum?"; mau audit kantor yang mana, datang aja. Bahkan biarpun serombongan petugas BI baru saja selesai audit, kalau ada assignment khusus (misalnya dapat order dari lembaga lain-KPK, PPATK atau lembaga internasional), auditor BI bisa saja bikin audit lagi.

Jadi kalau ada "bank fraud" (=praktek perbankan yang tidak sehat) tapi auditor BI tidak bisa mendeteksi untuk mencegah (sehingga akhirnya bank dilikuidasi atau nasabah rugi), wajar kalau publik tanya: kok BI bisa tidak tau ada "fraud"?

Kenapa "bank fraud" bisa lolos dari deteksi auditor?
Orang akan cepat kasi jawaban "korupsi", auditor terima suap. Kalau jawabannya semudah itu, saya tidak akan ngeblog topik ini...buang2 waktu saja... (ini bukan kisah gimana korupnya pengawas bank karena saya tidak punya hard evidence untuk itu)... Menurut saya, setidaknya, ada tiga alasan: pertama, tingkat fraudulent (seberapa serius tindak kejahatan perbankan) semakin sophisticated semakin susah dideteksi. Alasan kedua, personal bias sehingga sadar atau tidak, profesionalisme dan etik dikompromikan. Alasan ketiga ada kaitannya dengan lingkup, sifat dan keterbatasan auditing dan akunting sebagai disiplin ilmu.

Kewenangan auditor pengawas bank terbatas; mereka bukan investigator, bukan penegak hukum. Bank fraud pada dasarnya memanipulasi laporan keuangan, memanipulasi angka laporan bank; walaupun fraud/ manipulasi angka tidak hanya dilakukan bankir atau bank. Kalau yang melakukan adalah perusahaan non keuangan, tidak listed, manipulasi laporan keuangan punya dampak terbatas (mungkin bank/lembaga pemberi kredit yang akan tertipu). Tapi kalau perusahaan yang memanipulasi ini listed di pasar modal, yang akan tertipu lebih banyak: investor, analis atau lembaga pemeringkat. Dampak manipulasi laporan keuangan akan lebih parah kalau terjadi di bank atau perusahaan keuangan. Deposan atau penabung juga ikut ketipu walaupun mungkin mereka tidak secara langsung/secara detail menggunakan laporan keuangan bank. Bisa dibilang, kalau fraud terjadi di bank, dampak sosialnya lebih tinggi.
"Bank fraud" kadang tidak bisa dideteksi karena tingkat kriminalitas tidak hanya sebatas pada "praktek perbankan" (seperti trader di Barings Bank yang salah ambil posisi derivatif; ditutupi bertahun2 sampai bikin bangkrut banknya). Jenis kriminalitas perbankan bisa berupa pencucian uang, membiayai terorisme, terlibat penyelundupan dan sebangsanya (kasus Bank of Credit and Commerce International). Kalau jenis kriminalitas sudah diluar praktek perbankan, kerjasama otoritas pengawas bank di beberapa negara pun bisa2 tidak cukup memadai untuk mencegah terjadinya fraud. Bahkan investigator dari pihak kepolisian pun susah payah menyelidiki dan menyidiknya seperti ketika skandal BCCI terbongkar.

BCCI didirikan tahun 1972 oleh Aga Hasan Abedi, orang Pakistan. Pertengahan 1970an sebagian saham dibeli Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan dari Abu Dhabi. Pemilik BCCI memecah kegiatan banknya jadi dua, di Luxemburg (untuk bisnis di Eropa dan Timur Tengah) dan Cayman Island (untuk negara2 berkembang). Tapi di dua negara itu, kantor pusat BCCI tidak punya kegiatan. Kantor cabang utama ada di London walaupun semua keputusan dilakukan dari Abu Dhabi. BCCI pilih Luxemburg dan Cayman Island sebagai kantor pusat karena di dua negara itu pengawasan bank tidak ketat Akhir 1970an BCCI ekspansi ke Amerika. Tadinya ditolak sama otoritas keuangan Amerika karena tidak ada satu otoritas keuangan yang jadi pengawas dan bertanggungjawab kasi fasilitas Lender of the Last Resort kalau ada apa2. Tapi BCCI "mendekati" tokoh2 politik Amerika dan berhasil beli empat bank secara rahasia (melanggar aturan Amerika).
.http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/39734000/jpg/_39734043_bcci203.jpg






Dari BCCI & Barings: Bank Resolutions Complicated by Fraud and Global Corporate Structure, Richard J. Herring, hal 6.



Ulah BCCI tidak terlalu disukai di Amerika, tapi di Eropa BCCI tidak ada masalah dengan regulator. Sebenarnya BCCI memanfaatkan struktur organisasinya yang rumit (=terpecah di beberapa negara;lihat gambar) dan sikap "saling lempar tanggungjawab" diantara pengawas bank di Eropa. Luxemburg tidak mengawasi BCCI karena di negara itu tidak ada kegiatan; Inggris (pengawasan waktu itu ada di Bank of England) juga tidak mau mengawasi bank yang ijin operasi bukan dari Inggris.

Ekspansi bisnis BCCI termasuk pesat, pada pertengahan tahun 1980an punya kegiatan di 73 negara dan termasuk bank besar (ranking lima di dunia). Tapi pada pertengahan tahun 1980an itu BCCI rugi besar dari transaksi money market. Tahun 1988 otoritas Amerika menuntut BCCI dengan tuduhan money laundering, fraud dan manipulasi laporan keuangan. Sebetulnya Bank of England tau, aktivitas BCCI tidak hanya sebatas bisnis bank, tapi juga membiayai terorisme antara tahun 1988-1989 (bisnis BCCI yang lain adalah jual beli senjata,i peluru kendali, obat bius, membantu operasi intelijen CIA...itu sebabnya di Amerika sendiri investigasi BCCI mengalami hambatan dari elemen pemerintah). Tapi entah kenapa, otoritas pengawas Inggris tidak juga mengaudit langsung BCCI tapi tetap mengandalkan hasil audit/laporan akuntan publik.

Tahun 1990 BCCI mengakui semua dakwaan pemerintah Amerika; di Eropa, Inggris dan Luxemburg mulai minta Price Waterhouse mengaudit BCCI untuk menemukan fraud. Hasilnya, Price Waterhouse tidak bisa memberikan pendapat. Akhirnya Juli 1991 otoritas keuangan Inggris menutup BCCI, diikuti oleh Luxemburg, Cayman Island dan negara2 lain dimana BCCI punya kegiatan bisnis.(Sampai tahun 2000an kasus BCCI ini masih menghantui Bank of England. Bank Sentral ini dituntut oleh Delloitte & Touche's yang mewakili deposan2 yang dirugikan BCCI)

Menghadapi bank yang "luar biasa" kayak gini, auditor/pengawas bank punya keterbatasan karena mereka bukan aparat penegak hukum; apalagi kalau tidak bisa bersikap "decisive" seperti Bank of England. Sikap pengawas bank di Eropa waktu itu juga dikeluhkan pengawas bank Amerika. Mereka bilang pengawas bank Eropa (dalam kaitannya dengan BCCI) “had not inspected BCCI sufficiently rigorously, … had enabled BCCI to exploit the fragmented
structure of the group so as to indulge in intra-group transactions designed to deceive the US authorities,..had taken too narrow a view of their local responsibilities,.. had failed to keep the US authorities informed, … had been insufficiently ruthless in pursuing the truth and … had placed too much reliance on the auditors.”
(dari BCCI & Barings: Bank Resolutions Complicated by Fraud and Global Corporate Structure, Richard Herring, halaman 10).

Lepas dari kenapa Bank of England bersikap pasif menghadapi BCCI, setau saya, otoritas pengawas Amerika nampaknya lebih leluasa (atau lebih berani??) untuk bikin "criminal referral" kalau menemukan fraud dalam pemeriksaan. Contohnya dari dongeng krisis Saving and Loans tahun 1980an.
Tahun 1984, Charles Keating, pengusaha terkenal di Phoenix California, beli Lincoln S&L. Keating menjalankan usaha bank tidak dengan prinsip kehati2an: banyak pelanggaran di sisi penanaman/investasi, banyak menawarkan produk tidak berasuransi ke nasabah (kebanyakan pensiunan). Keating sangat "anti" peraturan yang punya nuansa "restriksi" dari pengawas S&L (FHLBB); maunya deregulasi terus. Kepentingan2 Keating ini "didukung" oleh lima senator Amerika (salah satunya adalah John McCain, kandidat presiden dari partai Republik pada pemilu beberapa tahun lalu). Senator2 ini dikenal dengan sebutan "the Keating Five" karena mereka "semangat" sekali belain kepentingan bisnis Charles Keating. Tahun 1987, waktu pengawas S&L mulai "macem2" dengan Lincoln S&L, senator2 ini "mengintimidasi" Edwin Gray (pemimpin FHLBB), juga mendatangi auditor S&L yang sedang meriksa Lincoln. Senator2 ini bilang "the government harrassing our constituent" (=intinya auditor diminta tidak ngrecokin Lincoln S&L). Tapi setelah auditor FHLBB balik ngancam mereka akan bikin "criminal referral against Lincoln", tekanan senator2 ini berkurang. (=Criminal referral rupanya bisa diancamkan, tanpa harus nunggu sampai Lincoln bangkrut-tahun 1989).

Di Indonesia, pengawas/pemeriksa bank rupanya tidak bisa mengusulkan orang ditangkap karena dicurigai melakukan kejahatan perbankan. Permintaan cekal, bisa; tapi minta nangkap orang tidak bisa. Dalam kasus Century, pengajuan cekal dilakukan BI, tapi minta orang (Robert Tantular) ditangkap, inisiatif bukan dari BI. Seingat saya, di depan Pansus, Jusuf Kalla bilang yang berinisiatif minta Robert Tantular ditangkap adalah pemerintah (Wakil Presiden yang kasi perintah ke Kapolri). Kalau tidak salah Boediono bilang, BI tidak punya dasar hukum tangkap Robert Tantular. Sewaktu Susno Duaji (Kabareskrim / pihak Kepolisian) ditanya Pansus Century, dia bilang BI sudah minta pejabat2 bank Century dicekal; tapi Susno juga bilang, "laporan kejahatan (Robert Tantular) yang dibuat BI bukan dilakukan atas kesadaran BI sendiri". Susno juga bilang, malam itu (25 November 2008) BI diminta datang, tapi baru datang dua hari kemudian...
(Saya jadi ingat konglomerat/bankir yang terlibat BLBI dan ramai2 menghilang bersama uang negara....coba kalau mereka cepat dicekal dan diamankan...gak akan maen kucing2an gini...)
Saya tidak tau, kenapa otoritas keuangan Indonesia (BI) tidak bersikap seperti otoritas keuangan Amerika (kok malah nyonto Eropa ya??). Kalau tidak ada payung hukum (supaya BI bisa inisiatif minta tangkap orang), mustinya ya minta dibikinkan. Kalau tidak, pemilik bank dan bankir nakal bisa selalu selangkah lebih cepat...telanjur kabur baru keluar cekal atau perintah penangkapan..

Personal bias, kompromi profesionalisme dan etik. Enron bukan bank; tapi fraud yang terjadi di perusahaan energi ini "didukung" oleh akuntan publik-nya, Arthur Andersen. Cerita gimana akuntan2 Arthur Andersen terlalu dekat dengan klien sampai akhirnya bikin susah diri sendiri bisa dijadikan ilustrasi /pembanding hubungan "pengawas bank BI dengan bank yang diawasi, dalam hal ini dengan Century".
Enron didirikan tahun 1990 di Texas oleh Ken Lay. Tadinya usaha utama adalah gas, tapi lama2 jadi trader di pasar komoditi; yang diperdagangkan mulai dari gas, pulp, sampai broadband/serat optik. Laporan keuangan selalu bagus; investor senang, karyawan happy karena harga saham tinggi (tahun 2000 sempat mencapai USD90). Tapi tahun 2001, vice president Enron, Sharon Watkins, mulai curiga ada yang tidak beres dengan laporan keuangan Enron. Dia kasi tau Ken Lay; CEO Enron diganti. Oktober 2001 Enron bikin pengumuman write down assets dan koreksi laporan keuangan sekitar USD 1 milyar; SEC yang curiga bikin ivestigasi. November, obligasi Enron dapat rating "junk bonds", akibatnya Enron harus lunasi USD 4 milyar surat utangnya. Desember 2001 Enron bangkrut. Perusahaan ini, ternyata tidak punya aset sebesar yang dilaporkan...ada yang bilang "not only did the emperor have no clothes, there was no emperor..." (= semua yang kelihatan bagus2 itu bohong; bisnis Enron sebetulnya tidak lebih dari skema Ponzi, penipuan yang dilakukan top eksekutif selama bertahun2 terhadap karyawan, investor dan regulator)

Skandal Enron 2002 ikut menyeret kantor akuntan terkemuka Arthur Andersen (AA), yang punya sejarah cemerlang dalam kaitannya dengan integritas dan profesionalisme auditor2nya. AA (kantor pusatnya di Chicago) dikenal sebagai kantor akuntan yang (dulu) berani menolak klien kalau klien itu bermasalah. Salah satu yang pernah ditolak adalah Lincoln S&L punya Charles Keating.
Bagaimana kantor akuntan yang dikenal punya reputasi bagus ini akhirnya berakhir bersama2 Enron? Awalnya, seperti kantor2 akuntan yang lain, jasa yang ditawarkan cuma audit. Lama2 konsultansi/konsultan juga jadi bagian jasa yang ditawarkan. Industri akuntan publik berubah...semua ikut arus. Jasa konsultan ini berkompetisi dengan jasa audit, dan di AA, auditor didorong untuk "cross-sell" jasa konsultan. Akhirnya yang mendominasi adalah jasa konsultan; padahal jasa audit dan jasa konsultan punya potensi konflik kepentingan yang besar.

Enron adalah klien lama AA (ada yang bilang, Enron itu "a monster created by AA"). Hubungan keduanya demikian erat sampai auditor eksternal AA jadi auditor internal Enron (!!). Tidak hanya itu, banyak pegawai Enron di Houston tadinya kerja di AA. Enron itu perusahaan terkenal, makanya banyak yang seneng berafiliasi dengan perusahaan itu...mereka nggak tau beneath the surface. Banyak cerita bagaimana manajemen Enron sering maksa auditor AA untuk mengiyakan transaksi atau deal yang meragukan. Kalau auditor AA di Houston berani bantah, eksekutif Enron langsung bypass dan komplain ke Chicago. Pendapatan jasa audit AA Houston dari Enron sekitar 27% total pendapatan AA. Itu sebabnya AA takut kehilangan Enron. Ketika akhirnya Sharon Watkins (eks auditor AA) mempertanyakan sekian banyak deal meragukan yang dilakukan Enron, dia juga kontak koleganya di AA. Inti masalah yang dikemukakan Sharon waktu itu punya konsekuensi, Enron harus mengakui rugi sebesar USD 1 milyar. Bukan angka kecil, dan dikhawatirkan bikin harga saham Enron ambruk.

Begitu Enron bikin pengumuman koreksi pendapatan (termasuk koreksi laba beberapa tahun sebelumnya), investigator dari SEC dan House Energy and Commerce Committee mulai siap2 memeriksa Enron. Sewaktu mereka dalam perjalanan, auditor2 AA yang ada di kantor Enron (mungkin karena takut ketahuan) meracik segala dokumen yang kira2 berbahaya kalau sampai ketahuan investigator. Tidak hanya dokumen, email dan file komputer juga di-delete. Investigator tentu saja tidak happy dengan kejadian itu. Maret 2002, AA dikenai tuntutan "obstruction of justice" (=menghilangkan barang bukti). http://www.trinity.edu/rjensen/Andersen.jpg



AA berusaha untuk negosiasi dengan Jaksa Agung; dengan alasan, pegawai AA yang menginstruksikan racik dokumen sudah dipecat. Jangan AA dituntut ke pengadilan; AA janji akan mengkompensasi investor Enron, melakukan perbaikan internal. Paul Volker bahkan dilibatkan untuk memperbaiki AA. Tapi Jaksa Agung malah ngatain AA seperti "residivis", repeated offender. Klien AA banyak yang bermasalah: Worldcom, Global Crossing,QWest Communications International...semuanya kena kasus fraud/manipulasi laporan keuangan.
Publisitas negatif ini mengakibatkan klien AA yang lain memutuskan hubungan bisnis. Banyak yang woeey diaudit sama akuntan publik yang reputasinya ancur2an (karena mengaudit dan kasi "sign off" laporan keuangan klien yang ternyata banyak melakukan fraud)...investor mana yang mau percaya sama laporan keuangan yang diaudit AA?

Bulan Mei pengadilan dimulai. Juri akhirnya memutuskan AA salah karena telah menghalangi upaya pemerintah menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi dengan bangkrutnya Enron. Konsekuensi "obstruction of justice", AA tidak bisa lagi audit perusahaan yang listed di pasar modal; dengan kata lain, AA -sebagai salah satu kantor akuntan publik the Big Five- berakhir.

Skandal Enron dan punahnya AA menunjukkan bahaya kalau etika dan profesionalisme dikompromikan karena personal bias. Saya tidak tau apakah ada kode etik pengawas/pemeriksa di BI (kalau ada gimana penerapannya)... Orang sudah terlalu lekat / familiar dengan yang diawasi, sehingga tidak sadar ada "unconscious bias". Personal bias (tidak selalu identik dengan terima gratifikasi) bisa dilihat dari bagaimana Siti Fadjrijah melaporkan kondisi Century dalam Rapat Dewan Gubernur 5 November 2008. Deputi Gubernur ini tau kalau Century sudah bermasalah dari awal merger; kurang modal; berusaha tambah modal, tapi negosiasi dengan Hana batal: "...terakhir dengan Hana itu, saya sudah berharap betul itu..." begitu kata Fadjrijah. (Kenapa yang "berharap" malah pengawasnya?? Jangan2 yang seharusnya lebih berkepentingan dengan Century-bankir dan pemilik- malah cuek2 aja...). Mungkin karena sudah terlalu lekat dengan Century sebagai "account" yang diawasi, pejabat BI tidak bisa lagi "mundur selangkah lalu lihat secara obyektif"...apa sih perlunya mempertahankan bank ini? Kenapa tidak dilakukan sesuatu atau bikin "emergency plan" kalau segala suruhan2 tidak dilakukan Century? BI's in action ini juga dikeluhkan Boediono "...Sudah terlambat ya sering ini...Sampai detik terakhir lalu akhirnya malah kita kejerat problem yang lebih besar...", gitu komentarnya ketika Fadjrijah lapor (how true it was)....

Keterbatasan akunting dan auditing. Skandal Enron dan AA mempermalukan dunia bisnis dan profesi akuntan Amerika. Kebetulan, tidak hanya AA yang kena masalah, KPMG (dengan kliennya Xerox), Delloitte & Touche's (dengan Adelphi Communications). Kepentingan investor yang seharusnya dilindungi, malah diabaikan dengan kualitas audit yang rendah. Untuk memulihkan kepercayaan orang pada iklim bisnis di Amerika, permerintah Amerika mengeluarkan Undang2 yang dikenal dengan nama Sabarnes-Oxley (SOx). Undang2 ini mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan auditor/akuntan publik. Selain itu organisasi profesi akuntan menerbitkan standar auditing khusus untuk mendeteksi fraud, SAS 99. (Skandal Enron juga bikin populer satu istilah di Amerika: "corporate governance". Mirip istilah "resiko sistemik" di Indonesia saat ini).

Akademik akuntansi juga ikut gerah karena Komite Audit Enron (yang nyaris tidak berfungsi) beranggotakan antara lain profesor akunting dari universitas terkenal di Texas. Ada dongeng bagus, Why good accountants do bad audits. Pendongengnya berusaha jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan proses auditing dari sudut pandang auditor. Mereka bilang yang terjadi sebenarnya bukan "conscious corruption" tapi "unconscious bias". (Mereka juga mengkritik SOx: bagus isinya, tapi terlalu muluk.) Akuntansi/audit, kata mereka, walaupun yang diurus adalah angka2 dan dipagari dengan standar yang jelas, adalah proses yang rawan "bias"
http://www.monroeartist.com/online_store/images/Alternate.jpg

(ketemu lagi sama istilah ini); bias dalam mengintepretasikan informasi laporan keuangan. Secara psikologis, apa yang diinginkan orang secara tidak disadari mempengaruhi cara orang tsb mengintepretasikan informasi. Kalau sudah punya persepsi Enron itu perusahaan bagus (karena auditor punya "kepentingan" disitu-misalnya pengen kerja di Enron setelah out dari AA), akhirnya semua kelihatan normal dan bagus.
Bias dalam akunting juga dipengaruhi oleh sifat akuntansi itu sendiri: ada ambiguity (multi intepretasi dalam klasifikasi pengeluaran, misalnya); attachment (dekat sama yang diaudit karena rutin); approval (orang cenderung sepakat dengan kerjaan orang lain yang outputnya itu mirip atau mendekati output kita). Kalau mau mengurangi "bias", salah satu cara adalah dengan rotasi auditor; tapi jangan hanya rotasi lead partner yang dirotasi; auditeenya juga dirotasi mungkin supaya tidak terlalu lengket dengan auditor. (Saya ndak tau apakah resiko bias ini disadari oleh auditor2 BI dan apa yang sudah dilakukan untuk atasi itu....)


Expectation gap: ketika yang diharapkan tidak sesuai dengan yang didapat...
Kalau ada yang gak beres dengan perusahaan yang diperiksa, akuntan publik disalahkan, bahkan dituntut; mirip dengan kalau ada masalah di bank, pengawas/pemeriksa BI yang disalahkan orang. Overblamed atau apa namanya?? Apa boleh buat, sejak dulu, harapan antara pengguna laporan audit dengan yang dilakukan auditor tidak pernah sesuai. Dongeng2 mengenai "expectation gap" sudah ada sejak tahun 1970an; riset dilakukan di banyak negara, dari Amerika sampai Mesir. Konon, expectation gap dalam auditing bisa dibagi dua:

1. Reasonable gap - the difference between "what the public expects auditors to achieve and what they can reasonably be expected to accomplish"; and
2. Performance gap - the difference between "what the public can reasonably expect auditors to accomplish and what auditors are perceived to achieve".
Performance gap bisa dibagi lagi jadi dua:
2.1 Deficient standards - the gap between "what can reasonably be expected of auditors and auditors' existing duties as defined by the law and professional promulgation."
2.2 Deficient performance – the gap between "the expected standard of performance of auditors' existing duties and auditors' perceived performance, as expected and perceived by the public."
(lihat Porter, B. 1993. An empirical study of the audit expectation-performance gap. Accounting and Business Research. Vol 24. ...Dongengannya sering disebut orang yang bikin cerita mengenai "expectation gap").

Jadi, sebetulnya wajar saja kalau pengawasan/pemeriksaan/auditor bank di BI tiba2 under spot light kalau ada apa2 dengan bank yang diawasi. Kesenjangan harapan itu juga semakin besar karena auditor bank di BI, setau saya, tidak terikat oleh standard profesi (seperti akuntan publik). Tidak ada yang tau protokol yang biasa dilakukan atau yang seharusnya dilakukan sewaktu audit bank, karena BI mengatur dirinya sendiri. Opaqueness inilah yang bikin publik tidak bisa terima kalau ada apa2 dengan bank yang diawasi/diperiksa BI (sudah gaji gede, bisa hire orang2 pinter, aturan dibikin sendiri...eee masih kejeblos juga...dikatain korup marah, dikatain bodo gak terima...lha kok bisa kayak begini lagi???). Apalagi, hasil pemeriksaan auditor BI tidak diumumkan ke publik (=memang rahasia)...kalau tiba2 ada bank gagal, dilikuidasi, ya jelas orang akan tanya2 dan ribut...apalagi kalau sampai mengingatkan orang pada kasus BLBI...
Dongeng2 mengenai "expectation gap" auditing biasanya kasi rekomendasi apa yang harus dilakukan supaya kesenjangan itu menyempit. Saya tidak akan elaborate disini karena auditor bank di BI tugas dan tanggungjawabnya (beneficiariesnya) tidak sama dengan akuntan publik. Jadi kalao mau mempersempit kesenjangan harapan, ya musti agak beda solusinya. Yang jelas, expectation gap terhadap kinerja auditor BI dengan mudah bisa berubah jadi isu politik; jadi isu nasional (walaupun bank yang bikin ruwet hanya 1 dan kecil); tidak lagi sekedar isu "menghadapi tuntutan hukum".

Kalau fraud susah dideteksi dari luar perusahaan, sementara harapan pengguna laporan audit demikian tinggi, apa ada alternatif untuk menemukan/mengungkap fraud??? Ada dongeng menarik mengenai "fraud" dan "siapa yang mengungkap fraud" (dongeng ini masih termasuk "fresh from the oven" karena terbit tahun 2008). Pendongengnya bikin analisis mengenai kasus2 fraud di Amerika (tidak hanya di industri keuangan) dari tahun 1996-2004, yang terjadi di perusahaan dengan aset diatas USD750 juta. Ada 200an kasus, termasuk kasus spektakuler macam Enron dan Worldcom. Dari analisis yang dilakukan, ternyata SEC hanya menemukan 7% kasus fraud, akuntan publik 10%. Pemegang saham hanya bisa menemukan 3% fraud; analis 13%. Yang banyak mengungkap fraud, justru mereka yang tidak punya kepentingan dengan perusahaan bobrok itu: karyawan (17%), non-financial market regulator (13%) dan media/wartawan (13%).
Orang2 pinter yang ndongeng "Who blows the whistles on corporate fraud" itu juga menemukan: akuntan publik most likely akan kehilangan klien kalau mengungkap fraud (lhadalah!! pantes fraud susah ketemu) ...Tapi setelah ada Undang2 SOx akuntan yang punya banyak klien bermasalah juga akan kehilangan customer. Analis bisa tidak dipromosikan kalau mengungkap fraud; karyawan juga takut mengungkap fraud (loyalitas ternyata dianggap lebih penting dari kejujuran!!); tapi...wartawan, kalau bisa mengungkap fraud (apalagi kasus high profile) karirnya malah cermerlang (!!...tapiiii ini di Amerika...kalo mau coba2 disini, hati2 yaaaa...). Kesimpulan lain dari dongengan itu: monetary reward matters. Kalau mengungkap fraud akan ada imbalan duit, orang akan lakukan. Di Amerika ada yang disebut Federal Civil False Claim Act (qui tam statute), yang memungkinkan pegawai pemerintah mendapat imbalan (besarnya antara 15-30% dari uang yang berhasil diselamatkan) kalau bisa mengungkap fraud di lingkungan kerjanya. Makanya, dari penelitian itu kelihatan, pegawai pemerintah (di Health Care system) cukup banyak yang jadi whistle blower. Mereka dapat duit, sekaligus untuk "modal" karena sebagian besar lalu harus keluar dari pekerjaannya.
Dongeng mengenai "whistle blower" itu juga mengungkapkan pentingnya hukum atau undang2 yang bisa mencegah atau mendorong pihak2 terkait mengungkap fraud (di Amerika: Sabarnes-Oaxley dan Statement of Auditing Standards no. 99; keduanya berlaku tahun 2002). Sebelum ada undang2 dan aturan auditing itu akuntan hanya menemukan 6%, sesudahnya jadi 24%. SEC juga jadi lebih aktif, dari pengungkapan sebesar 5% kasus fraud jadi 10%.


http://www.paulsjusticepage.com/images/duffy4web.jpg


Di Indonesia....??

Bank fraud di Indonesia ( dalam artian "praktek perbankan tidak sehat) banyak terjadi (=banyak tidak terdeteksi) karena kita punya banyak kekurangan. Dari sisi peraturan, setau saya tidak ada (?) aturan atau undang2 yang mendorong auditor bank (entah itu auditor ekstern, intern atau auditor BI) untuk memperbaiki proses auditing mereka terhadap bank2 yang diperiksa (standar kusus akuntansi perbankan ada, tapi standar auditing fraud atau bank fraud setau saya tidak ada). Skandal macam Century (sudah masuk bulan keenam sejak jadi headline di koran2) mungkin bisa dihindari kalau aturan2 macam SOx dan SAS 99 itu ada; dan mengikat auditor2 yang terlibat mengaudit bank. Saya nggak tau, apalagi yang harus terjadi untuk bikin aturan semacam itu, untuk memproteksi uang orang yang ada di bank...(skandal BLBI yang ratusan trilyun tempo hari itu kayaknya belum cukup...)

Dari dongengan yang barusan saya ceritakan kembali, aturan (dalam bentuk aturan organisasi profesi) dan undang2 peranannya besar dalam mendorong auditor mengungkap fraud. Sejak kasus Enron, mendeteksi fraud jadi bagian dari proses audit di Amerika. SAS 99 misalnya, mensyaratkan auditor untuk "gather information needed to identify risks of material misstatement due to fraud; assessing these risks after taking into account evaluation of the entity's programs and controls; respond to the results...". Framework "fraud" juga disosialisasikan secara eksplisit. (Konsep "fraud triangle" sebetulnya sudah dikenal sejak 1953, yang ndongeng namanya Cressey; baru populer lagi setelah banyak skandal korporasi...Di negara semacam Amerika dan Inggris, dimana profesi akuntan publik itu penting, "bunyi aturan" dari Law Makers atau Kongres tidak lepas dari lobi2 organisasi profesi... Makanya jangan heran kalau abad 19, deteksi fraud itu kewajiban auditor ekstern; masuk abad 20, deteksi fraud tidak lagi jadi kewajiban auditor. Konon pemerintahan GW Bush sempat ogah2an dengan usulan mengkriminalkan pelaku skandal korporasi...).


Mendeteksi fraud bukan hal mudah, tapi bukan juga suatu hal yang mustahil dilakukan. Sebetulnya riset mengenai "fraud detection" sudah banyak; misalnya memprediksi adanya fraud dengan menengarai seberapa besar kewenangan internal auditor. Kalau ada perusahaan tidak punya internal auditor, indikasi ada fraud akan lebih tinggi dibanding perusahaan yang punya internal auditor. Ada lagi dongeng deteksi fraud melalui rasio keuangan; ada yang mengkombinasikan framework "triangle of fraud" dengan rasio keuangan. Ada juga yang menganalisis prosentase kepemilikan saham direksi, jumlah anggota komisaris eksternal dan kaitannya dengan fraud.

Singkat cerita, kalau mau usaha, sebetulnya bank fraud (dalam artian praktek perbankan tidak sehat) bisa ditengarai, bisa disinyalir walaupun tidak bisa dieleminir. Auditor BI tidak perlu (pake istilah seorang ekonom) "mengendap-endap, mengendus-endus" (kok kayak Snoopy aja ya...). Menurut saya, BI ada diposisi yang paling bagus untuk menengarai dan mendeteksi fraud. Bank lapor apa saja ke BI. Hasil audit dari auditor internal dan eksternal bisa diminta, dan dibandingkan dengan hasil audit BI, penilaian tingkat kesehatan. Karena BI juga bikin aturan bank, peraturan bisa di-set sehingga bank bisa didorong mengadopsi tingkah laku yang meminimalkan fraud. Tapi ya ituuu...biar fraud dah bisa terdeteksi, kalau eksekusinya melempem, tidak ada grand strategy untuk handle bank bermasalah...ya percuma... Akhirnya "buying time" lagi dan kejeblos lagi....

Auditor bank (kecuali auditor intern bank) memang bukan pegawai bank. Auditor BI, walaupun bisa masuk mengaudit kapan saja dan di kantor cabang mana saja, tidak nungguin bank 24/7. Kalau ada kasus (misalnya) penggelapan dana nasabah di kantor cabang di kota kecil, BI bisa jadi tidak tau. Publik, menurut saya, berharap (atau menuntut?) auditor2 BI bisa membuktikan bahwa semua upaya sudah dilakukan untuk mencegah (atau mendeteksi) praktek perbankan yang tidak sehat. Tapi kalau publik menilai upaya pengawasan/pemeriksaan bank tidak dilakukan maksimal (=sudah tau dari dulu kok bank seperti ini tetap dibiarkan hidup) ya akhirnya orang sinis: "kenapa kejadian lagi?? (padahal katanya auditor BI banyak yang sudah bersertifikat internasional...)...apa nggak cukup yang ratusan trilyun hilang tempo hari itu??".

Yang ndongeng, Sri

BCCI
http://www.nytimes.com/1991/07/06/business/bcci-big-money-and-mysteries.html?pagewanted=all
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,973481-1,00.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/2917331/Former-Bank-head-fights-back-over-BCCI-handling.html

http://www.independent.co.uk/news/business/the-barings-crisis--treasury-encouraged-free-hand-1575123.html
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/5/newsid_2495000/2495017.stm

http://visar.csustan.edu/aaba/BCCICOVERUP.pdf
http://rossbacherlaw.com/pdf/Financial_Crime_May_1998.pdf
http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/05/0518.pdf


Barings
http://www.nytimes.com/1995/02/28/business/the-collapse-of-barings-men-who-shook-the-foundations.html
http://www.nytimes.com/1995/02/28/business/the-collapse-of-barings-for-rogue-traders-yet-another-victim.html

Arthur Andersen
http://www.chicagotribune.com/news/chi-0209010315sep01,0,2011837,full.story
http://www.chicagotribune.com/news/chi-0209020071sep02,0,2601662,full.story


http://www.chicagotribune.com/news/chi-0209030210sep03,0,438971,full.story
http://www.chicagotribune.com/news/chi-0209040368sep04,0,3317970,full.story
http://www.forbes.com/2002/05/14/0514topnews.html

Enron fraud
http://www.forbes.com/2002/04/12/fullenroncoverage_print.html
http://www.forbes.com/2002/02/14/0214watkins_print.html
http://www.thecorporatescandalreader.com/forms/03g%20moohr.pdf


Fraud cases 2000s
http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/2004/0105/keu3.html
http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=AAkABQcGBwAF (dari Koran tempo Nov 2003)
http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=UQBbA1cOBFUH (dari Tempo Desember 2003)
http://www.indosiar.com/fokus/65050/bank-mandiri-dibobol-rp-110-miliar
http://www.tempointeractive.com/hg/ekbis/2007/07/30/brk,20070730-104637,id.html
http://www.kapanlagi.com/h/0000202089.html
http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&jd=Kejati+Kejar+Kredit+Fiktif+BRI&dn=20081116210318
http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/116.php
http://www.suaramerdeka.com/harian/0311/19/nas9.htm
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2008/10/30/brk,20081030-143067,id.html
BNI intensive care
http://www.majalahtrust.com/ekonomi/keuangan/938.php
http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=AgkDBQFTW1QD
http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/02/tgl/13/time/100240/idnews/537777/idkanal/10
artikel2 pembobolan bank
http://www.suaramerdeka.com/harian/0312/06/kha1.htm
http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/2004/1220/keu2.html
http://www.tempointeractive.com/hg/ekbis/2005/05/19/brk,20050519-61246,id.html

Keating Five
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/subjects/k/keating_five/index.html
http://scolarite.sciencespobordeaux.fr/IMG/pdf/Thompson_-_Mediated_corruption_APSR_1993.pdf

Robert Tantular arrested

http://politik.vivanews.com/news/read/122946-bi_cekal_robert_lima_hari_sebelum_lapor_jk
http://politik.vivanews.com/news/read/122916-bi_sempat_ragukan_rencana_penangkapan_robert


http://politik.vivanews.com/news/read/122890-_laporan_kejahatan_robert_bukan_kesadaran_bi_

Rapat DG-BI
http://politik.vivanews.com/news/read/127080-kisah_menangisnya_siti_fadjrijah__1_
http://politik.vivanews.com/news/read/127095-kisah_menangisnya_siti_fadjrijah__2_
http://politik.vivanews.com/news/read/127146-kisah_menangisnya_siti_fadjrijah__3_
http://politik.vivanews.com/news/read/127212-fadjrijah__saya_tak_mau_lagi_ketemu_rafat
http://bisnis.vivanews.com/news/read/127233-boediono__bi_telat_kita_kejerat_problem_besar
http://politik.vivanews.com/news/read/127167-bi_tebak_tebakan_century__boediono_kaget
http://bisnis.vivanews.com/news/read/115160-burhanuddin__bi_memang_lemah_awasi_century

Paper on fraud
http://fmcenter.aicpa.org/NR/rdonlyres/4661C8DF-948D-4171-97CC-757BB85DE6E1/0/CIMA_fraud_risk_management_feb09.pdf
http://users.ipfw.edu/pollockk/SAS99Article.pdf
http://bama.ua.edu/~aagrawal/restate.pdf
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no67/15_Pontell_p189-p201.pdf
http://sds.hss.cmu.edu/media/pdfs/loewenstein/WhyGoodAccountants.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=891482
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1295494
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=938736
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=250413
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=920222
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=417840
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=794831


Expectation gap-auditing
http://repository.up.ac.za/upspace/bitstream/2263/4043/1/Lee_Audit(2007).pdf
http://www.rackarspel.se/uploaded-files/p147.pdf









Monday, November 2, 2009

Resep membuat krisis perbankan yang akut

Sewaktu bailout bank Century masih jadi headline tiap hari di surat kabar, ada komentator di Kompasiana yang bilang gini: "...kalau Century ini kan pemiliknya ngerampok dana nasabah...". Komentar ini dikomentari dengan sengit oleh komentator kedua (mungkin beliau ini bankir, atau pengawas bank di BI): "...coba jelaskan gimana caranya pemilik bank merampok dana nasabahnya...".
Saya hampir ketawa baca komentar yang kedua ini. Belum tau ya kalau merampok dana nasabah di bank itu bisa dilakukan tanpa senjata tanpa melepas tembakan atau melukai orang??
The best way to rob a bank is to own one.

Itu bukan kata saya. Itu katanya William K Black (kalau tidak salah, itu judul desertasi PhDnya yang kemudian jadi buku). Orang ini adalah kriminolog yang berspesialisasi di corporate crime.




Kalau "perampokan" terjadi di banyak bank (dianggap biasa) di industri perbankan, negara akan menghadapi krisis perbankan. Biaya yang harus dibayar untuk menangani krisis yang timbul karena praktek semacam itu akan mahal.

Sebenarnya bank bermasalah (kalau cuma satu) atau krisis perbankan (kalau bank bermasalah itu banyak), selalu bisa dilihat setidaknya dari dua sisi: ekonomi dan kriminologi.
Ekonom biasanya akan bilang: ini gara2 "financial liberalization" yang kebablasan; deregulasi perbankan terlalu semangat yang memancing risk taking berlebihan, "unintended effect" peraturan perbankan, dst. Ekonom, biasanya tidak melihat keterkaitan antara "fraud" dan "bank bermasalah atau krisis perbankan". Oleh kriminolog, ekonom biasanya ditempatkan dalam kubu "fraud minimalist"
Kriminolog, sebaliknya, meyakini bank bermasalah atau krisis perbankan biasanya disebabkan oleh tindak kriminal terencana. Mereka ini akan bilang "itu sih bukan disebabkan oleh deregulasi;tapi fraud". Kriminolog lebih fokus ke praktek perbankan yang tidak sehat tapi tetap terjadi sampai akhirnya bikin rusak bank. Mereka menamakan diri sebagai kelompok "material fraud".
Mana yang benar? Mungkin dua-duanya; walaupun tidak semua bank bermasalah pasti ada unsur kriminal.


Menurut saya, krisis perbankan yang akut/ parah itu seperti kue: a man-made disaster; merupakan kombinasi input dari empat hal. Kalau hanya sebagian yang ada, biasanya krisis tidak terlalu mahal. Tapi kalau keempat unsur itu ada, biasanya krisis perbankan yang terjadi parah; bailout atau kerugian negara akan besar. Begini resepnya kalau mau bikin:

Pertama-tama yang dibutuhkan adalah "timing": waktu yang tepat untuk memanfaatkan industri keuangan, mengeksploitasi segala macam "fasilitas" atau kemudahan yang disediakan regulator bank. Mirip pencuri atau rampok yang mendapat kesempatan karena calon korban lengah. Timing bisa diperoleh secara luas; industri keuangan sedang jadi primadona negara dan didukung atau diproteksi habis-habisan. Tapi, timing bisa juga didapat dalam bentuk lemahnya pengawasan intern, kendali atau manajemen di institusi keuangan/bank itu sendiri.

Kedua, peraturan perbankan yang "lunak" atau sering disebut "deregulasi": segala macam "boleh", "ringan", "mudah". Regulator bank/pengawas bank tidak perlu korup (tentu lebih "seru" lagi kalau mereka korup dan bisa diatur). Pokoknya semangat deregulasi harus ada mulai dari kasi ijin operasional, sampai penanganan bank bermasalah (diberi keringanan terus menerus untuk menyimpangi peraturan).

Ketiga, mentalitas korup dari pihak terkait dengan operasional bank (profesional): pemilik bank, manajer bank, akuntan, peminjam/pemohon kredit, penegak hukum, dst.

Keempat, peran politisi. Mereka ini "harus" berperan sebagai protektor calon2 kriminal perbankan. Semisal pengawas bank "aneh-aneh" mau bikin aturan yang ketat, mau bongkar ketidakberesan praktek di bank tertentu, politisi ini yang akan memblokir semua upaya itu. Nah kalau komponen yang terakhir ini ada, krisis perbankan akan akut dan mahal. Mengapa? Karena politikus bisa "menghalangi" upaya investigasi apapun, sehingga masalah perbankan dipendam bertahun-tahun. Dengan berlalunya waktu, masalah makin parah, makin kronis. Ketika akhirnya investigasi bisa dilakukan (biasanya setelah ada pergantian politikus), kerusakan sudah sangat parah dan kerugian jadi besar.


Ngawur???
Tidak. Memang tidak semua bank bermasalah disebabkan keempat "bahan" tersebut. Bank bermasalah bisa saja hanya disebabkan oleh bankir/manajemen yang tidak kompeten. Tapi biasanya, seperti yang sudah saya sebutkan, kalau "bahan"nya minim, kerusakan tidak terlalu besar. Semakin minim bahannya, semakin mudah cara penanggulangannya.
Sebaliknya kalau semua komponen ada, biasanya investigasi (akunting maupun kriminal) saja tidak cukup. Kadang sampai harus ganti rezim atau partai yang berkuasa. Saya yakin, dibalik setiap krisis keuangan yang parah/serius, setidaknya tiga dari empat itu selalu ada. Hanya saja, karena tidak semua krisis perbankan di dunia ini dianalisis/diteliti secara komprehensif dan lintas disiplin ilmu, pola baku tidak bisa ditemukan. Akhirnya yang muncul di permukaan hanya pendapat dari ekonomom (fraud minimalist).

Resep yang saya paparkan barusan itu saya dapat dari dongeng krisis Savings and Loan di Amerika... Begini dongengnya:

Savings and Loan (S&L) di Amerika itu mirip BPR. Bank, tapi terbatas operasinya. Mereka hanya boleh kasi kredit perumahan, dan menghimpun tabungan. Sejarah S&L tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemerintah Amerika yang berambisi untuk menyediakan rumah bagi warganya. Itu sebabnya S&L industri punya hubungan erat dengan industri perumahan.
Tadnya S&L beroperasi dalam situasi yang tenang: suku bunga dibikin stabil sama pemerintah Amerika. S&L kasi pinjaman jangka panjang dari dana jangka pendek. Pada masa itu, S&L kebanyakan berbentuk "mutual" (anggotanya ya nasabahnya)

Singkat cerita, sekitar akhir tahun 1970an/ awal 1980an, pemerintah Amerika mengubah kebijakan. Yang mau dibikin stabil inflasinya, bukan suku bunga. Akhirnya suku bunga berfluktuasi. Mulailah S&L ini punya masalah dengan Assets Liability Management mereka. Soalnya kalau mereka terlanjur "lock in" di penanaman jangka panjang dengan suku bunga rendah, padahal suku bunga dana di pasar sudah lebih tinggi, S&L akan rugi. Sebagai gambaran, tahun 1981, 85% S&L Amerika merugi, tapi likuidasi hanya dilakukan terhadap S&L yang betul2 jelek. Sebagian besar S&L yang mengalami kesulitan keuangan, bermodal negatif, di merger. (Mengapa yang jelek tidak dilikuidasi? Karena politik sangat berperan di masalah S&L. Baca saja terus.)

Sejarah S&L yang identik dengan industri perumahan membuat industri ini memiliki asosiasi (S&L League) yang sangat berpengaruh di Kongres Amerika. Karena waktu itu banyak S&L zombie (mati tidak hidup juga tidak), mulailah ada usulan2 (lobi2 ke Kongres Amerika) untuk melakukan "sesuatu" (=deregulasi) supaya S&L ini bisa punya opsi bisnis lebih banyak dan melonggarkan standar akuntansi untuk S&L. Deregulasi yang dilakukan antara lain: mengijinkan S&L berbentuk korporasi (bukan lagi mutual); diijinkan ambil dana di money market; diijinkan menanamkan dana di real estate. Intinya S&L diijinkan untuk memperluas bisnis, keluar dari bisnis tradisional mereka.
Deregulasi yang diterbitkan tahun 1982 memang terlihat mampu memperbaiki kinerja S&L karena jumlah S&L yang mendapat bantuan dari FSLIC (Federal Savings and Loan Insurance Corporation) berkurang. Apalagi suku bunga turun sehingga meringankan beban S&L dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi deregulasi juga membawa konsekuensi.


Apa yang terjadi?

Masuklah gelombang "petualang" ke industri S&L: orang-orang yang melihat peluang mengeksploitasi uang masyarakat dengan memanfaatkan deregulasi dan kemudahan standar akuntansi. Sejak deregulasi, banyak S&L berbentuk korporasi (stock-owned). Bahkan yang tadinya berbentuk mutual berubah jadi korporasi. Mengapa? Dengan bentuk hukum korporasi, pemilik S&L punya kewajiban terbatas sebesar saham mereka di S&L. Kalau ada apa2 yang merugikan, pemilik dan bankir hanya kehilangan investasi mereka di S&L. Lain halnya dengan bentuk usaha mutual: kalau ada apa2 nasabah sekaligus pemilik (kadang juga ikut mengelola) ikut rugi. Banyak dongeng yang menceritakan, S&L berbentuk korporasi cenderung gila-gilaan dalam menanamkan dana nasabah. Mereka memanfaatkan peluang untuk menggeser resiko investasi ke lembaga asuransi.

Deregulasi juga memungkinkan negara2 bagian mengeluarkan ijin operasional untuk S&L (dan diperiksa/diawasi oleh pengawas negara bagian). Banyak pemilik S&L yang lebih suka minta lisensi di negara bagian, terutama California, Florida dan Texas. Aturan2 S&L di negara2 bagian lebih lunak dan agresif dari aturan2 pemerintah federal, terutama di tiga negara bagian itu. Sehingga tidak mengherankan kalau pada akhir 1980an / awal 1990an, banyak S&L bangkrut di California, Florida dan Texas. Konon kerugian terbesar juga berasal dari S&L yang ditutup di tiga negara bagian itu.

Ekonom, seperti yang telah disebut sebelumnya, menyebut efek deregulasi ini sebagai "unintended consequences". Tapi, tidak demikian halnya dengan kriminolog atau setidaknya ekonom yang menganalisis dari sisi politik. Salah satu inisiator deregulasi, St Germain (ketua Komite Perbankan), dikenal dekat sekali dengan lobiis S&L. Tidak heran kalau akhirnya pada tahun 1988 ybs kena sanksi karena konflik kepentingan dan etika. Tapi tidak berapa lama kemudian ybs muncul lagi di Kongres sebagai...lobiis S&L.

Mengapa politikus Amerika ( anggota Kongres) sangat mendukung S&L? Jawabnya, selain karena pengaruh asosiasi S&L yang sangat kuat, anggota Kongres sangat tergantung pada konstituen. Pemilik S&L (biasanya juga memilik jaringan bisnis dengan pengusaha properti) merupakan salah satu konstituen yang penting bagi politikus Amerika waktu itu, supaya mereka bisa terpilih lagi. Konon waktu itu, mayoritas politikus Amerika menerima fasilitas dalam berbagai macam bentuk dari pemilik S&L. Akibatnya, tidak heran kalau peraturan/undang-undang yang disetujui oleh Kongres adalah peraturan yang bersifat liberalisasi industri S&L. Sampai-sampai ketua Kongres Amerika Jim Wright dari Texas (negara bagian yang banyak S&L bermasalah) waktu itu memiliki semboyan, "no forebearance, no legislation". (Sekedar catatan, parlemen Amerika menganut dua kamar: the House dan Senate. Kalau partai mayoritas di dua kamar itu tidak sama, undang-undang susah dilegislasi).


Lembaga pengawas S&L akhirnya seperti "anak tiri" karena dukungan tidak sepenuhnya didapat. Misalnya, dana tambahan untuk merekapitalisasi FSLIC tidak juga disetujui oleh Kongres karena lobi kuat dari pemilik S&L zombie. Pemilik S&L yang bermasalah lebih suka FSLIC tidak punya uang. Kalau lembaga penjamin S&L dapat amunisi yang memadai, S&L mereka akan dilikuidasi. Ketika akhirnya FSLIC dapat uang, Kongres menetapkan restriksi dalam penggunaannya dan jumlah yang diberi tidak sebesar yang diminta. (FSLIC akhirnya dilebur ke dalam FDIC karena modal tidak mencukupi untuk menanggung S&L yang bangkrut.)


Selain itu, Kongres mengurangi anggaran operasi FHLBB (Federal Home Loan Bank Board), lembaga pengawas S&L. Entah kebetulan atau direkayasa, pada masa 1980-1990, jumlah pengawas/pemeriksa S&L tidak sebanding dengan jumlah S&L yang diawasi. Sebagai contoh, ditengah-tengah banyak S&L diketahui bermasalah, kantor pemeriksa/pengawas dipindah dari Little Rock ke Dallas. Akibatnya banyak personel pengawas yang mengundurkan diri. Mereka yang berkantor di Dallas akhirnya adalah pengawas/pemeriksa yang kurang pengalaman. Ini dibilang ikut berkontribusi pada parahnya krisis S&L waktu itu.
Tapi ada juga pendapat, rergulator tidak sepenuhnya mendapat dukungan karena mereka awalnya memberikan paparan yang keliru kepada anggota Kongres. Awalnya, regulator S&L berpendapat, masalah di industri itu temporer dan kasuistis. Mungkin untuk menyenangkan politisi. Tapi karena lama-lama masalah betul2 gawat, supaya tidak disalahkan kalau ada apa2, posisi regulator berubah. Mereka mulai bilang krisis S&L serius. Sayang, banyak yang tidak percaya.


Dengan kondisi politik dan ekonomi seperti itu, tidak heran kalau praktek perbankan yang tidak sehat banyak terjadi. Di Texas, misalnya, dari 193 sampel kasus kriminal S&L, 190 kasus dilakukan oleh insider (pemilik dan bankir). Kejahatan perbankan yang dilakukan orang dalam ini (sample, di Texas) merugikan negara USD1 milyar dari total USD1.6milyar.
Dongeng mengenai krisis S&L banyak menyebut praktek "hot deals", "looting", dan "covering up". Semuanya berkaitan dengan rekayasa penjualan properti dan rekayasa pembukuan yang dilakukan profesional. Praktek "hot deals" yang biasa dilakukan adalah "land flipping". Contohnya begini: A jual properti ke B seharga USD 1juta, dibiayai dengan kredit. B lalu jual kembali properti yang sama seharga USD 2 juta ke A juga dibiayai dengan kredit. B lunasi hutangnya USD 1 juta, dan dapat "untung USD 1 juta" yang dibagi 2 dengan A. Sementara A default, dan S&L yang membiayainya rugi USD 1 juta.
Ada lagi praktek yang disebut "daisy chain" atau "reciprocal lending". Insider di dua atau lebih S&L saling memberi pinjaman untuk menghindari "batas maksimum pemberian kredit pada pihak terkait". Konon di Texas skema "daisy chain" bisa melibatkan 74 partisipan yang terdiri atau berasal dari semua S&L yang insolven di negara bagian tersebut.
Karena profesional dan pemilik S&L "mudah sekali" mencetak laba, praktek yang juga biasa ditemukan adalah "looting". Profesional/ bankir menghargai "kinerja"nya berlebihan dalam bentuk bonus dan fasilitas yang besar.
Berbagai macam aneh2 yang dilakukan oleh pemilik dan profesional S&L ditutupi dengan membuat transaksi fiktif atau beberapa versi pembukuan ("covering up").


Itu sebabnya, kalau kriminolog mendongeng mengenai praktek-praktek yang terjadi di era S&L crisis, mereka selalu menggunakan istilah "controlled fraud", "collective embezzlement" atau "corporate as a weapon". Maksudnya, pemilik dan bankir melakukan praktek itu (=tindak kriminal) dengan sadar dan terencana. Artinya, tidak ada pengaruh dari faktor ekonomi makro (waktu itu harga minyak jatuh sehingga seolah S&L yang bermasalah terakumulasi di negara bagian penghasil minyak). Ekonom, sebaliknya, tidak melihat faktor kriminal dibalik krisis S&L. Mereka percaya, risk taking berlebihan merupakan upaya untuk survive; dilakukan untuk menyikapi faktor eksternal atau faktor di luar kendali profesional dan pemilik.


Di Indonesia...??
Negeri ini termasuk "beruntung" karena punya banyak ekonom, tapi tidak terlalu banyak kriminolog macam William K Black. Kalau banyak kriminolog, label "fraud" sudah bertebaran sebelum krisis monter terjadi; ditempelkan mungkin di banyak bank.


Hal yang amat mirip dengan S&L Amerika terjadi di Indonesia pada dekade 1990an. Jadi ini seperti virus yang pindah tempat dari Amerika ke Indonesia. Orang biasanya hanya menyoroti BLBI yang digelontorkan dalam jumlah mencengangkan untuk mengatasi bank-bank yang terimbas krisis moneter.
Tapi bahan-bahan sebetulnya sudah "diakumulasi" sejak tahun 1988. Deregulasi perbankan tahun 1988, membuat yang punya duit tiba2 bikin bank atau beli bank pasar. Mereka yang berduit ini "ironisnya" adalah mereka yang sudah dapat privelege atau kemudahan dari pemerintah (dalam bentuk deregulasi sektor non keuangan) di periode sebelumnya. Tiba2 banyak pengusaha jadi konglomerat dengan sekian banyak perusahaan karena secara tidak langsung dapat dana murah dari masyarakat.
Pengawas/pemeriksa BI tidak bisa imbangi jumlah bank yang terus2an tumbuh tiap tahun (baru kira2 tahun 1993-1995 melambat). Kombinasi timing, peraturan perbankan yang lunak, "insider abuse" mengakibatkan banyak terjadi praktek tidak sehat di perbankan Indonesia. Banyak kasus pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, kredit fiktif, dst. Tidak heran kalau banyak kredit macet. Mulailah bank bermasalah satu2 terungkap. Ada yang hanya melibatkan profesional (kasus bank Duta, bank Suma). Adalagi yang pakai politisi (bank Bapindo) bahkan kerabat "the first Family" (antara lain bank Yama, Andromeda, Utama, Jakarta, Surya, Subentra).
Empat unsur untuk bikin "kue" krisis perbankan akut terpenuhi, yang "matang" pada tahun 1997.

Bagaimana dengan bank Century?

Episode bank Century ini bisa dibagi dua: Periode sebelum bailout dan pada saat bailout. Dengan menggunakan kerangka pikir seperti yang dipaparkan, sebelum menerima bailout (antara 2004-2008), yang ada "hanya" unsur forbearance (pemberian keringanan) dari pengawas bank; dan ditambah profesional bank yang korup. Si pemilik (investor baru) mungkin mengambil kesempatan/timing dengan ambilalih bank jelek. Mungkin karena mereka tau kalau ada apa2 paling yang pusing pengawas/pemeriksanya dan yang nanggung pemerintah Indonesia. Unsur politisi (saat merger tiga bank) sepertinya tidak ada. Selain itu tidak ada berita bahwa forbearance diberikan karena ada telpon/surat/memo sakti dari politikus Indonesia.

Jadi, kalau benar begitu, bank Century ini bank bermasalah yang tidak parah. Tentu saja istilah "bank bermasalah yang tidak parah" tidak berarti investigasi menyeluruh tidak perlu dilakukan. Maksud saya, kasus Bank Century ini seperti kasus Enron atau Orange County atau Barings Bank. Inti ceritanya adalah: salah urus, kelengahan pengawas, dan kriminal.
Menyikapinya dengan wajar saja: marah boleh, jengkel boleh, tapi tidak perlu histeris (lalu happy trigger dan menuduh kesana sini). Demikian pula BI die-harder: kalau ndak terima pengawas bank di BI jadi olok-olok, tunjukan saja buktinya (bukan testimoni bankir) bahwa pengawasan bank Century sudah dilakukan all out (sudah sesuai teori, sesuai best practice, dst).

Seandainya Bank Century berakhir awal 2008, solusinya waktu itu likuidasi dengan dana dari LPS untuk ganti uang nasabah. Masalah fraud, forbearance dari pengawas mungkin tidak akan pernah terungkap.
Tapi bank ini bernasib baik; dia di bailout. Pada saat bailout, uang penyelamatan bengkak dari dari sekitar 1 T menjadi 6.7T.
Nah, kalau mau histeris, silakan di bagian/episode "bailout" ini. Mengapa? Penjelasan dari pihak pengawas sangat minim, padahal pertanyaan banyak sekali. Apalagi setelah aneh2 yang terjadi pra bailout diberitakan. Publik akhirnya tau, ada tindak kriminal, ada penyimpangan peraturan yang sengaja diberikan. (Siapa bilang bailout Century tidak ada hikmahnya?)
Hanya saja, histeris jangan lama-lama. Toh audit BPK sudah berakhir (katanya, selesai tanggal 23 November 2009). Jadi, menurut saya, tidak ada gunanya juga bikin "investigasi tandigan" (=mengarang dan nuduh-nuduh) tanpa pernah pegang dokumen2 asli bank Century dan bailoutnya.

Saya berharap laporan BPK sudah memadai untuk menjawab pertanyaan2 anggota Dewan yang sudah sepakat mengajukan angket. Dengan demikian, kasus ini (kalau dianggap perlu) bisa masuk ke babak berikutnya, yaitu ke KPK atau kepolisian.


Sri


Disarikan dari kumpulan resep:

http://www.fdic.gov/bank/Historical/s&l/
http://www.erisk.com/learning/casestudies/ussavingsloancrisis.asp
http://digital.upbatam.ac.id/elibrary/Library/Financial/Esty_Organizational.pdf
http://scolarite.sciencespobordeaux.fr/IMG/pdf/Thompson_-_Mediated_corruption_APSR_1993.pdf
http://hoohila.stanford.edu/workingpapers/getWorkingPaper.php?filename=E-90-22.pdf
http://people.hofstra.edu/A_Sinan_Cebenoyan/sinan-pubs/restat-1993.pdf
http://www.springerlink.com/content/g7224307lv07tk81/
http://74.125.155.132/scholar?q=cache:VBqwMyK5S6gJ:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=2000

http://www.pbs.org/moyers/journal/04032009/watch.html